Raa Pramuja -
Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan "Miss World 2013" yang hanya diselenggarakan di Bali tetap mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama.
"Persoalan penyelenggaraan Miss World di Indonesia itu bukan soal lokasi di Bali, Bogor, Jakarta atau di mana pun itu. Persoalannya, Miss World-nya yang mengekspolitasi perempuan dan tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," katanya di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, pagelaran Miss World 2013 semula akan dipusatkan di Bali dan Jakarta, namun belakangan hanya diselenggarakan di Bali.
Anggota legislatif yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga serta perpustakaan nasional itu mengatakan Miss World adalah bentuk pelembagaan komersialisasi perempuan.
"Persoalannya, pelaksanaan ajang kecantikan sejagad itu kan tentang eksotisme perempuan. Terdapat persoalan komersialisasi terhadap perempuan yang akhirnya diformalisasi atau dilembagakan dalam bentuk Miss World," katanya.
Menurut Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan itu, Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Dengan kata lain, Indonesia bukanlah negara dengan ideologi humanis seperti yang dianut dan dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Sikap saya jelas bahwa Miss World itu memberlakukan standar yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia," katanya.
Ia menegaskan Indonesia bukan negara agama tetapi Indonesia menjunjung nilai-nilai religiusitas sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila.
"Miss World itu berasal dari negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme sehingga nilai kebebasan itu dijunjung tinggi. Itulah kenapa hak individu menjadi dijunjung tinggi sehingga orang yang mau telanjang di depan umum pun tidak pernah dipermasalahkan, berbeda dengan budaya negara kita. Jadi kalau tradisi mereka dibawa ke sini, tentu tidak cocok," katanya.
Reni menganggap pemerintah melakukan pembiaran Miss World tetap berlangsung di Indonesia.
"Masalahnya pemerintah mau mendengar atau tidak. Menteri Agama juga telah melarang pelaksanaan Miss World, tapi kemudian pemerintah melakukan pembiaran hingga Miss World tetap berjalan," katanya.
